Indonesia Pindah Regional WHO: Dampak pada Kebijakan Kesehatan Nasional
RSUDAYAKURAJA.COM – Indonesia secara resmi mengumumkan kepindahannya dari Regional Asia Tenggara (South-East Asia Regional Office/SEARO) ke Regional Pasifik Barat (Western Pacific Regional Office/WPRO) dalam struktur Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Keputusan ini menandai perubahan strategis dalam pendekatan diplomasi kesehatan Indonesia dan menimbulkan berbagai implikasi terhadap kebijakan kesehatan nasional.
Latar Belakang Kepindahan Indonesia
WHO membagi dunia ke dalam enam wilayah regional sebagai bagian dari tata kelola kesehatan global. Sementara itu, WPRO terdiri dari negara-negara seperti Jepang, Tiongkok, Australia, Korea Selatan, Singapura, dan negara-negara Pasifik lainnya.
Dampak terhadap Kebijakan Kesehatan Nasional
1. Perubahan Arah Prioritas Kesehatan
Setiap regional WHO memiliki agenda prioritas yang berbeda, menyesuaikan dengan kebutuhan negara anggotanya. SEARO selama ini lebih fokus pada penyakit menular, eradikasi polio, dan penguatan layanan dasar. Sementara itu, WPRO lebih menekankan isu kesehatan urban, penyakit tidak menular, sistem kesehatan berbasis teknologi, dan kesiapsiagaan terhadap krisis kesehatan modern.
Dengan demikian, perpindahan ini mendorong Indonesia untuk menggeser fokus kebijakan kesehatannya ke arah yang lebih sesuai dengan karakteristik WPRO. Pemerintah akan dituntut untuk lebih serius menangani isu-isu seperti obesitas, diabetes, kanker, kesehatan mental, dan penuaan penduduk—isu yang semakin relevan di Indonesia seiring pertumbuhan kelas menengah dan perubahan gaya hidup.
2. Peningkatan Akses ke Inovasi dan Teknologi Kesehatan
WPRO dikenal memiliki negara-negara anggota dengan kemajuan teknologi kesehatan yang tinggi, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Sebagai bagian dari wilayah ini, Indonesia berpeluang lebih besar untuk membangun kolaborasi penelitian, pertukaran teknologi, dan pengembangan sistem e-health.
3. Perubahan dalam Diplomasi Kesehatan Global
Dari perspektif diplomasi kesehatan, perpindahan ini memungkinkan Indonesia untuk memperluas pengaruhnya di tingkat regional dan global. Dalam WPRO, Indonesia menjadi salah satu negara terbesar dengan populasi yang signifikan, memberi posisi strategis dalam menentukan arah kebijakan regional WHO.
Namun demikian, Indonesia juga harus beradaptasi dengan dinamika baru dalam proses perumusan kebijakan regional WHO, termasuk pola pengambilan keputusan yang mungkin lebih kompetitif, mengingat WPRO terdiri dari negara-negara dengan kekuatan ekonomi dan politik yang besar.
4. Tantangan Harmonisasi Sistem dan Kapasitas SDM
Perpindahan ini juga menghadirkan tantangan, khususnya dalam hal harmonisasi kebijakan dan standar. Selain itu, Indonesia harus meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dan birokrasi agar mampu berinteraksi secara efektif dalam forum-forum WPRO yang cenderung lebih kompleks dan teknis.
Namun demikian, keberhasilan transisi ini sangat bergantung pada kesiapan pemerintah dalam mengelola perubahan, termasuk penyesuaian kebijakan, penguatan kapasitas SDM, dan diplomasi kesehatan yang proaktif.
