CNBC Indonesia Badan Penyelenggara Haji Soroti Masalah Pemeriksaan Kesehatan Jemaah
RSUDAYAKURAJA.COM – Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tanggung jawab besar yang melibatkan banyak aspek, mulai dari logistik, keamanan, hingga yang paling krusial: kesehatan jemaah.
Pemeriksaan Kesehatan Dinilai Terlambat dan Kurang Komprehensif
Menurut laporan CNBC Indonesia, BPKH menekankan pentingnya optimalisasi proses pemeriksaan kesehatan jemaah sejak dini. Saat ini, banyak jemaah yang baru menjalani pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh dalam hitungan minggu bahkan hari sebelum jadwal keberangkatan.
Data dan Fakta: Mayoritas Jemaah Berusia Lanjut
Berdasarkan data Kementerian Agama tahun 2025, lebih dari 60 persen jemaah haji Indonesia berada pada rentang usia 50 tahun ke atas, bahkan banyak yang telah berusia lanjut atau memiliki penyakit penyerta. Hal ini membuat pemeriksaan kesehatan menjadi aspek vital untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan jemaah selama beribadah di Tanah Suci.
Namun, masih banyak laporan dari daerah yang menunjukkan bahwa jemaah tidak mendapat pendampingan medis yang memadai. Beberapa di antaranya bahkan tidak memahami bahwa kondisi medis tertentu dapat menghalangi keberangkatan mereka, karena kurangnya sosialisasi dan edukasi dari petugas haji daerah.
Peran Puskesmas dan Dinas Kesehatan Perlu Ditingkatkan
CNBC Indonesia juga mencatat bahwa peran Puskesmas dan Dinas Kesehatan setempat menjadi krusial dalam proses skrining awal kesehatan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak fasilitas kesehatan tingkat pertama belum memiliki standar operasional yang jelas terkait pemeriksaan calon jemaah haji. Hal ini menyebabkan inkonsistensi dalam penilaian kesehatan antarwilayah. Selain itu, pelatihan tenaga kesehatan tentang kondisi-kondisi medis yang membahayakan dalam konteks ibadah haji juga perlu menjadi prioritas.
Usulan Pemeriksaan Kesehatan Multi-Tahap
Dalam laporan CNBC Indonesia, muncul usulan agar pemeriksaan kesehatan dilakukan secara bertahap mulai dari saat pendaftaran, pertengahan masa tunggu, hingga menjelang keberangkatan. Skema ini memungkinkan deteksi dini penyakit serta perencanaan pengobatan atau rehabilitasi agar jemaah tetap bisa berangkat dalam kondisi yang layak secara medis.
Langkah ini juga membantu efisiensi pembiayaan.
Penutup: Kolaborasi Lintas Sektor Adalah Kunci
Butuh kolaborasi lintas sektor antara Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, BPKH, pemerintah daerah, dan tentu saja peran serta masyarakat.
